Aturan Hukum PHK

Krisis keuangan global berimbas ke Indonesia. Hal itu turut memengaruhi dunia ketenagakerjaan di tanah air. Ancaman atau peluang, itu soal lain dan keduanya merupakan pilihan yang harus disikapi.

Pada awalnya setiap orang melakukan usaha (bisnis) bertujuan untuk dapat menyejahterakan dirinya, lalu anggota perusahaan, dan lebih luas lagi masyarakat. Namun, tidak selamanya bisnis itu tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan. Ada kalanya suatu bisnis mengalami kerugian sehingga perusahaan harus melakukan efisiensi, termasuk mengurangi karyawan/pekerja/buruh (selanjutnya ditulis pekerja) melalui proses PHK (pemutusan hubungan kerja).

Bagi pekerja, ada dua pandangan tentang PHK, bencana atau berkah. Namun, percayalah bahwa perusahaan pun pada dasarnya tidak mau mem-PHK pekerjanya karena pekerja merupakan mitra pengusaha dalam memajukan perusahaannya.

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Dalam praktiknya (menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), PHK dapat disebabkan peristiwa meninggal dunia, memasuki masa pensiun, masa berlaku perjanjian kerja telah berakhir, calon pekerja tidak lulus dalam masa percobaan kerja, pelanggaran berat, pengunduran diri atas keinginan sendiri, perubahan status kepemilikan perusahaan, efisiensi, dan perusahaan pailit.

Meskipun PHK merupakan hal yang wajar dalam dunia ketenagakerjaan, pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan karena di dalamnya masih ada berbagai macam kepentingan (dalam pengertian positif). Selain itu, tata caranya pun membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga (pikiran). Oleh karena itu, PHK harus merupakan upaya terakhir yang dilakukan. Itulah sebabnya, pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi PHK seperti pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja.

Jika segala upaya telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maksud PHK tersebut wajib dirundingkan oleh pengusaha dan pekerja/serikat pekerja. Dalam hal perundingan benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat mem-PHK dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI).

Permohonan penetapan PHK diajukan secara tertulis kepada lembaga PPHI disertai alasannya, dengan catatan bahwa permohonan penetapan itu dapat diterima lembaga PPHI apabila telah dirundingkan sebelumnya karena penetapan atas permohonan PHK hanya dapat diberikan oleh lembaga PPHI jika ternyata maksud untuk mem-PHK telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga PPHI batal demi hukum dan selama belum ada putusan, pengusaha dan pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, kecuali jika pengusaha melakukan penyimpangan berupa skors dengan catatan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya.

Selain itu, ada pula jenis-jenis PHK yang tidak memerlukan penetapan lembaga PPHI yaitu apabila pekerja, (a) masih dalam masa percobaan kerja jika telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya, (b) mengajukan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada tekanan/intimidasi dari pengusaha, (c) mengakhiri hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali, (d) sesuai ketentuan telah memasuki masa pensiun, dan (e) meninggal dunia.

Setiap jenis PHK mempunyai konsekuensi masing-masing. Dalam hal terjadi PHK, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Jumlahnya pun berbeda-beda bergantung pada jenis PHK yang dikenakan. Namun, besarannya antara 1-2 kali uang pesangon/uang penghargaan masa kerja/uang penggantian hak yang penghitungannya didasarkan penghitungan ketiga komponen tersebut.

Penghitungan uang pesangon, paling sedikit diberikan kepada pekerja yang bermasa kerja kurang dari satu tahun sampai 8 tahun atau lebih. Besaran uang pesangon yaitu dimulai dari satu bulan upah sampai 9 bulan upah secara proporsional per interval satu tahun (0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, dan lebih dari 8 tahun). Misalnya, masa kerja paling sedikit (interval per satu tahun untuk 0-1 tahun) berhak satu bulan upah, sedangkan masa kerja terbanyak (interval per satu tahun untuk yang lebih dari 8 tahun) berhak 9 bulan upah.

Penghitungan uang penghargaan masa kerja paling sedikit diberikan kepada pekerja yang bermasa kerja 3-6 tahun sampai 24 tahun atau lebih. Besaran uang penghargaan masa kerja yaitu dimulai dari 2 bulan upah sampai 10 bulan upah secara proporsional per interval tiga tahun (3-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15-18, 18-21, 21-24, dan lebih dari 24 tahun). Misalnya, masa kerja paling sedikit (interval per tiga tahun untuk 3-6 tahun) berhak 2 bulan upah, sedangkan masa kerja terbanyak (interval per tiga tahun untuk yang lebih dari 24 tahun) berhak 10 bulan upah.

Selain berhak uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, pekerja yang di-PHK pun berhak uang penggantian hak yang meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja (misalnya: direkrut di Jakarta, tetapi dipekerjakan di Bandung), penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan (ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat), dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja bersama (PKB).

Dari penghitungan itu, pekerja yang telah bekerja selama hampir 5 tahun misalnya dan kemudian di-PHK karena perusahaan melakukan efisiensi (sebagai salah satu jenis PHK) bukan karena perusahaan merugi selama 2 tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa, pekerja yang bersangkutan berhak atas uang pesangon (sebesar 2 kali dari ketentuan), uang penghargaan masa kerja (sebesar satu kali dari ketentuan), dan uang penggantian hak. Jadi, pekerja tersebut memperoleh uang pesangon (2 x 5 bulan upah = 10 bulan upah) dan uang penghargaan masa kerja (1 x 2 bulan upah = 2 bulan upah) serta uang penggantian hak.

Namun demikian, khusus bagi pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, hanya berhak atas uang penggantian hak. Selain itu, pekerja yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung berhak pula uang pisah. Sayangnya, karena UU Ketenagakerjaan tidak mengaturnya, hak-hak seperti itu hanya diberikan kalau diatur dalam PK, PP, atau PKB (sebagai catatan: dalam praktiknya, atas “kebaikan hati” pengusaha, pekerja yang bersangkutan “hanya” diberikan minimal satu bulan upah). Itu pun diberikan jika pekerja yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat, mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri, tidak terikat dalam ikatan dinas, dan tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Coba bandingkan pekerja yang mengundurkan diri dengan pekerja yang berbuat ulah (melakukan pelanggaran) dengan maksud ingin di-PHK dan mendapatkan hak-hak PHK-nya?

Dilihat dari besarnya hak-hak PHK yang harus dibayar pengusaha, jelas hal itu sangat memberatkannya (terlepas dari konsekuensinya sebagai pebisnis di Indonesia). Pilihannya antara “membayar hak PHK” atau “tidak berbisnis ini lagi”. Solusi sementara ialah merumahkan sementara pekerjanya sampai situasi dan kondisi yang benar-benar cerah bagi roda perusahaan. Kalau perlu, antara pekerja dan pengusaha dapat saling memahami dan bekerja sama kembali untuk memajukan perusahaannya dengan cara yang sedemikian rupa.

Novan Herfiyana

*) Tulisan ini dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat edisi Senin, 17 November 2008.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: