Perlukah Hak Jawab Dihapus?

Pada Minggu (7/5) yang baru lalu, dunia pers Indonesia kembali diguncang, sebagai akibat pemberitaan pers yang merugikan masyarakat pembacanya. Kali ini, peristiwa pendudukan sebuah kantor pusat surat kabar Jawa Pos di Surabaya, dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya Barisan Ansor Serba Guna (Banser).

Dalam menanggapi peristiwa itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Lembaga Konsumen Media (LKM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, dan Forum Advokasi Perempuan Surabaya (FAPS) mengutuk penyerbuan anggota Banser terhadap kantor pusat Jawa Pos tersebut, yang mengakibatkan surat kabar terbitan Jawa Timur itu tidak terbit. Pada kesempatan itu pula, mereka mengimbau agar semua pihak (nara sumber, objek berita, dan konsumen pers) yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers agar merespons secara proporsional melalui upaya hukum, hak koreksi, dan hak jawab, sebagaimana dikenal dalam mekanisme jurnalistik. (“Pikiran Rakyat”, 8 Mei 2000).

Kecaman serupa juga disampaikan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, yang menyatakan bahwa tindakan itu jelas merupakan tindakan yang menginjak-injak hukum. Dalam kesempatan ini pun, PWI Pusat mengimbau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga besar partai politik agar menghormati hak dan kemerdekaan pers sesuai fungsi tugasnya. Keberatan terhadap pemberitaan pers disalurkan melalui hak jawab, hak koreksi, dan jika tidak puas melalui jalur hukum. (“Kompas”, 8 Mei 2000).

Dengan memperhatikan berbagai tanggapan tersebut, tampaknya kita dapat melihat persamaan upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan delik pers tersebut, yaitu dengan cara hak jawab dan melakukan tuntutan atau gugatan perdata ke pengadilan.

Kebebasan pers

Hingga kini, angin reformasi yang diembuskan oleh mahasiswa-rakyat, telah menerpa pula pada kehidupan pers. Pers benar-benar menikmati alam kebebasannya. Hal ini ditandai dengan munculnya keberanian dari kalangan pers untuk melakukan kritik atas kebijakan pemerintah. Padahal, sebelumnya, selain tidak leluasa menampilkan fakta (kebenaran), kalangan pers lebih bersikap seragam dalam menyikapi kebijakan pemerintah.

Namun demikian, kini pers sudah tidak seragam lagi dalam menyikapi peristiwa yang terjadi. Bahkan, sudah beragam dengan berbagai rupa penyajian karya jurnalistiknya. Menurut H.A. Muis, Prof., Dr., S.H., guru besar program pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar dan Universitas Indonesia, euforia kebebasan pers di era reformasi ini kelihatan sudah mencapai tutik jenuh. Kini muncul gejala kebebasan yang bersifat ganas (predatory freedom) pada sebagian penerbitan pers. (“Pikiran Rakyat”, 9 Februari 2000).

Gejalanya, kian banyak berita yang tak sesuai dengan norma-norma kode etik jurnalistik dan undang-undang, antara lain berita-berita sensasi, berita-berita hiperbolis, berita-berita hujatan, gambar-gambar a-susila atau berbau pornografis, berita-berita yang mengabaikan fakta, berita-berita yang menyimpang dari rumus 5W dan H, berita-berita yang tidak berimbang atau menyimpang dari doktrin kejujuran dan keadilan informasi (fairness doctrine), dan kritik yang tidak beritikad baik (unfair criticsm).

Sementara, di balik itu pers sebenarnya mempunyai banyak peran yang luhur, yaitu sebagai pendidik (muaddib), pembaru (mujaddid), pemersatu (muwahid), pengontrol sosial baik kepada penguasa maupun kepada masyarakat sendiri atau pelurus (musaddid), dan pejuang (mujahid). Berhubung begitu banyaknya peran pers dalam upayanya mencerdaskan kehidupan bangsa, sempat-sempatnya Jaksa Agung RI saat itu, Ali Said, S.H., dalam jumpa pers di Semarang, 28 November 1975, menyanjung wartawan dengan mengatakan bahwa wartawan adalah wakil rakyat tanpa pemilihan (umum), sebab pekerjaannya menulis apa yang menjadi aspirasi rakyat. Wartawan sebenarnya jauh lebih berkuasa daripada para penguasa itu sendiri. Pangdam itu bukan penguasa, tapi penguasa itu wartawan, sebab wartawan bisa membuat apa saja melalui tulisannya. PWI itu sebenarnya Penguasa Wilayah Indonesia. (Bagaimana Menjadi Wartawan yang Profesional, makalah Atang Ruswita, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi HU Pikiran Rakyat).

Oleh karena begitu ampuhnya pena wartawan (pers) dalam menyajikan beritanya secara berani (dan karena berdasarkan atas kebenaran), seorang Napoleon Bonaparte pun sempat mengungkapkan “rasa kagumnya” terhadap pers, dengan mengatakan bahwa wartawan itu cerewet, pengecam, penasihat, pengawas, penguasa, dan guru bangsa. “Empat surat kabar musuh lebih aku takuti daripada seribu bayonet,” ungkapnya.

Apa yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut di atas, tampaknya menjadikan seorang wartawan cenderung terlalu percaya diri (over confidence) bahwa beritanya selalu pasti benar serta demi kepentingan masyarakat. Cukup banyak sebutan yang ditujukan kepada wartawan tentang semangat kepahlawanannya, seperti: anjing penjaga (watch dog), pembela kebenaran, penegak pilar keempat (the fourth estate), bahkan guru atau ratu bumi (dalam menerangi kegelapan).

Akibat kepercayaan diri yang terlalu berlebihan itulah, wartawan (pers) kadang terpeleset ke arah penyajian berita yang tidak akurat. Mungkin karena setiap perusahaan pers didorong untuk saling berlomba guna menyajikan berita secara cepat, sehingga check and recheck menjadi terlupakan (atau dianggap sepele karena tidak atau belum ada semacam komisi kemerdekaan pers yang mengawasinya?). Sebagai dampak dari kesalahan wartawan tersebut, masyarakat (pembaca) yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers melakukan protes terhadap perusahaan pers yang telah mencemarkan nama baiknya itu. Untuk itu, jalan yang biasa dilakukan atau diberikan oleh perusahaan pers terhadap masyarakat (pembaca) yang merasa dirugikan oleh pemberitaannya adalah hak jawab, yaitu hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemeberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 butir 11 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers). Bahkan menurut ketentuan pasal 18 ayat (2) UU Pers, jika perusahaan pers yang tidak melayani hak jawabnya, dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500 juta rupiah.

Namun demikian, kalau kita amati ketentuan pasal 18 ayat (2) UU Pers tersebut, terlihat adanya ketidakseimbangan yang sangat merugikan perusahaan pers. Karena, jika perusahaan pers telah melakukan kewajibannya untuk melayani hak jawab, seharusnya masyarakat atau pembaca yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers yang bersangkutan, tidak melanjutkan tuntutan pidana atau gugatan perdatanya ke pengadilan. Jika itu dilakukannya, maka apalah artinya hak jawab.

Akan tetapi, hingga saat ini, hak jawab tampaknya hanya menjadi semacam “landasan pemaaf” saja bagi kalangan pers atas kesalahan pemberitaan yang disajikannya. Hal ini tentunya kurang fair, karena hanya dengan entengnya, pers yang melakukan kesalahan penyajian berita (karena kekuranghati-hatiannya), cukup menampung hak jawab, yang tentunya bisa dilakukan secara berulangkali setiap kali ada kesalahan pemberitaan.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dalam hal ini, penulis hendak memaparkan empat hal yang dapat menjadi pertimbangan atas fenomena yang terjadi, yaitu:

Pertama, hak jawab tetap diberikan kepada masyarakat (pembaca) untuk menanggapi atau menyanggah terhadap pemberitaan pers, berupa fakta yang merugikan nama baiknya, dengan tidak boleh melanjutkan upayanya untuk melakukan tuntutan pidana atau gugatan perdata ke pengadilan.

Kedua, hak jawab diberikan kepada masyarakat (pembaca) yang dirugikan oleh pemberitaan pers, serta dapat melakukan tuntutan pidana dan gugatan perdatanya ke pengadilan.

Ketiga, hak jawab tetap diberikan kepada masyarakat (pembaca). Namun, jika masyarakat sudah menggunakan kesempatannya dalam melakukan hak jawab, maka ia tidak berhak lagi untuk melakukan tuntutan pidana atau gugatan perdatanya ke pengadilan.

Keempat, masyarakat (pembaca) sebaiknya langsung melakukan tuntutan pidana atau gugatan perdatanya ke pengadilan.

Dalam menanggapi keempat hal tersebut, tampaknya penulis lebih cenderung memilih pilihan ketiga dan keempat. Piklihan ketiga dapat dipandang sebagai sesuatu yang berimbang. Hak jawab adalah hak masyarakat. Namun demikian, apabila hak jawab telah digunakan oleh masyarakat (pembaca), ia tidak berhak lagi untuk mengajukan tuntutan pidananya atau gugatan perdatanya ke pengadilan. Selain itu, masyarakat pun dapat belajar dari kasus yang bersangkutan untuk menghargai profesi kewartawanan yang senantiasa berusaha untuk menyajikan fakta (kebenaran) kepada masyarakat (pembacanya).

Sementara itu, pilihan keempat yang diambil adalah dengan alasan untuk menegakkan supremasi hukum, yaitu bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Maksudnya, hak itu merupakan pertanda baik bagi masyarakat yang sadar akan hukum (hak dan kewajibannya), sedangkan di lain pihak, pers dituntut untuk tetap meningkatkan profesionalismenya serta berupaya menghormati hukum (etika-moral dan peraturan perundang-undangan) yang berlaku. Jika demikian adanya, perlukah hak jawab dihapuskan saja?

Novan Herfiyana

*) Tulisan ini dimuat di Harian Umum Galamedia edisi Jumat, 12 Mei 2000.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: