Integritas Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

Dunia peradilan kita tampaknya masih disorot oleh banyak pihak. Hal itu terlihat dengan semakin sulitnya orang mendapatkan keadilan. Berbagai dugaan adanya campur tangan pihak lain di luar badan peradilan pun turut “meramaikan” referensi kasus, seperti adanya dugaan kolusi Gandhi Memorial School, digagalkannya kemenangan Tempo, misalnya, beberapa waktu yang lalu.

Adanya campur tangan dari pihak lain di luar badan peradilan itu (eksekutif) menimbulkan pertanyaan tentang kemandirian kehakiman. Suara-suara keras makin mengkritik keberadaannya.

Memang tak bisa kita hindari, sekarang ini kuat sekali kesan bahwa pengadilan itu tidak mandiri. Masyarakat akan semakin jenuh dengan kondisi badan peradilan kita saat ini. Padahal untuk mencari keadilan, kita hanya bisa memperolehnya lewat hukum.

Keberadaan hukum itu sendiri bertujuan untuk melindungi semua orang. Hukum bukan hanya melindungi korban, tetapi juga tersangka, penyidik, jaksa, hakim, dan semua yang terlibat dalam suatu perkara.

Hukum sebagai pengayom masyarakat akan terlaksana dengan baik, kalau tanggung jawab terhadap keadilan dan kebenaran yang universal menjadi dasar bagi setiap proses pengambilan keputusan.

Mengenai kemandirian kehakiman sebenarnya sudah diatur dalam pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

Dengan kata lain, seperti ditegaskan kembali dalam UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Mengingat kepada sejarah pada masa Orde Lama, UU No. 14/1970 ini merupakan pembaruan dari UU No. 19/1964 yang terkenal lewat pasal 19-nya, yang berbunti: “Presiden dapat campur tangan dalam pengadilan, khususnya bila berkaitan dengan revolusi.”

Namun, karena bunyi pasal yang bernada kontroversial itu isinya bertentangan dengan jiwa UUD 1945, maka pada tanggal 17 Desember 1970 dicabut dan sejak saat itu diganti dengan UU No. 14/1970.

Kalaupun UU No. 14/1970 itu dinilai baik, mengapa masih banyak timbul masalah?

Kenyataan sampai hari ini masih saja ada suara-suara keprihatinan terhadap praktik dan penerapan hukum yang tidak adil. Sebagian berpendapat bahwa penerapan hukum terasa dicampuri oleh pihak lain di luar badan peradilan, sehingga mereka pun menggugat tentang kemandirian kehakiman.

Hal itu jelas-jelas sangat bertentangan dengan pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Akan tetapi jika kita mencari kebenarannya akan sulit dibuktikan, karena yang mengetahui itu hanyalah si hakim itu sendiri.

Menurut pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Indonesia, Prof Dr Harun Alrasid SH, soal ini sulit untuk dibuktikan. Jika ditanyakan kepada hakim yang bersangkutan, tentunya dia berkata bahwa putusan yang diambil itu sudah berdasarkan hati nuraninya, serta tanpa ada campur tangan dari pihak luar badan peradilan yang bersangkutan. Yang tahu tentunya hanya si hakim itu sendiri. (Kompas, 12 Februari 1997)

Hal senada diungkapkan oleh Prof Dr Sri Soemantri, seorang pakar HTN yang juga Rektor Universitas 17 Agustus. Ia mengungkapkan bahwa integritas hakim di Indonesia tidak mempunyai bukti. Akan tetapi dari informasi yang disampaikan oleh pengacara memang begitulah keadaannya, bahwa hakim kita kurang mendiri. (Media Indonesia, 29 Januari 1997)

Lalu, benarkah kekuasaan kehakiman di negara kita belum (tidak) merdeka?

Memang persoalannya harus dikembalikan kepada integritas hakim itu sendiri. Seorang hakim pada dasarnya mewakili nilai, norma, dan hukum yang diakui, dianut dan dihayati kebenarannya oleh masyarakat. Apa pun keputusan hakim pada dasarnya merupakan upaya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

Tugas seorang hakim bukan hanya menerapkan hukum, tetapi juga bagaimana keberanian seorang hakim untuk menilai apakah UU yang ada di atasnya atau tidak.

Kita masih ingat ketika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta memenangkan gugatan mantan Pemimpin Redaksi Majalah Mingguan Berita (MBM) Tempo, Goenawan Mohammad kepada Menteri Penerangan (Menpen).

PTUN itu akhirnya memerintahkan kepada Menpen agar membatalkan pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) MBM Tempo.

Dalam keputusan akhir dari sidang gugatan itu terungkap bahwa SK Menpen No. 123/Menpen/1994 tentang pencabutan SIUPP Tempo tidak mempunyai dasar hukum, karenanya harus batal demi hukum.

Selain itu Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) No. 01 tahun 1986 yang memberikan kewenangan mencabut SIUPP bertentangan dengan UU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers No. 21/1982 sebagai pengganti UU No. 11/1966 sebagaimana telah diperbarui dengan UU No. 4/1967.

Sayangnya ketika berada pada tingkatan lanjutan, Mahkamah Agung membatalkan keputusan sebelumnya dan memenangkan Menteri Penerangan, yang pada perkembangannya menimbulkan polemik berbagai pihak tentang keberpihakan MA (kepada pemerintah).

Dalam pada itu, kita memahami bahwa setiap hakim tentunya mempunyai pertimbangan tersendiri dalam memberikan keputusannya. Kita pun menyadari bahwa hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Namun, seperti halnya dengan manusia yang lain, hakim juga mempunyai nurani yang akan selalu membimbingnya ke arah kebenaran.

Bagi setiap hakim, peran murni menjadi sangat penting dalam menjalankan tugasnya. Dalam pasal 27 UU No. 14/1970 dinyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut, adalah hal yang wajar jika ada sebagian pihak yang mengkritik kemandirian kehakiman. Tetapi, tampaknya UU No. 14/1970 itu belum waktunya untuk direvisi.

Adanya keinginan untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang mandiri (independen) tampaknya harus dikembalikan kepada kemauan politik pemerintah serta keberanian moral dari para aparat penegak hukum.

Jadi, dalam hal ini pribadi hakim menjadi faktor utama dalam menegakkan kemandirian kehakiman. Untuk menggambarkannya, ada adagium dalam Ilmu Hukum yang berbunyi, “Lebih baik memilih hakim yang baik meskipun UU jelek daripada memiliki UU yang bagus tapi hakimnya jelek.”

Novan Herfiyana

*) Tulisan ini dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat edisi Jumat, 4 Juli 1997.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: